SPORTYABC.COM – Terkait ucapannya yang memicu kontroversi membuat Menko Bidang Hukum dan HAM Yusril Ihza Mahendra mengklarifikasi pernyataannya mengenai tragedi 98 bukan pelanggaran HAM berat.

Yusril Ihza Mahendra merasa pernyataannya disalahpahami, dirinya pun menjelaskan ulang pernytaan tersebut dengan mengatakan yang kemarin tersebut tidak begitu jelas apakah termasuk genocide atau kah ethnic cleansing.

"Kemarin tidak begitu jelas apa yang ditanyakan kepada saya apakah terkait masalah genocide atau kah ethnic cleansing? Kalau memang dua poin itu yang ditanyakan, memang tidak terjadi pada waktu 1998," kata Yusril di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa 22 Oktober 2024.

Baca Juga: Prabowo Subianto Umumkan Kabinet Merah Putih

Yusril Ihza Mahendra pun tegaskan bahwa pemerintah Prabowo Subianto akan mengkaji seluruh rekomendasi dan temua pemerintah terdahulu mengenai tragedi 98.

Begitu juga dengan pernyataan pemerintah Joko Widodo yang mengakui pelanggaran HAM berat pada 1998. Dirinya berkata akan berkoordinasi dengan Menteri HAM Natalius Pigai, dan juga akan mendengar kembali penyataan Komnas HAM.

"Percayalah bahwa pemerintah punya komitmen menegakkan masalah-masalah HAM itu sendiri," ujarnya.

Baca Juga: Inilah Daftar Lengkap Menteri Kabinet Merah Putih

Yusril Ihza Mahendra pun mengaku paham betul Udang undang Pengadilan HAM karena ikut merumuskannya.
Dirinya juga mengaku paham betul soal tragedi 98 karena menjadi bagian dalam pemerintahan saat itu.

"Jadi cukup mengerti tentang persoalan ini dan itu menjadi concern kita bersama-sama ya. Jadi jangan ada anggapan bahwa kita enggak peduli apa yang terjadi di masa lalu," ucapnya

Sebelumnya publik menyoroti pernyataan Yusril Ihza Mahendra mengenai tragedi 98 dengan menyebut tidak ada pelanggaran HAM berat.

Baca Juga: Inilah Daftar Lengkap Wakil Menteri Kabinet Merah Putih

"Dalam beberapa dekade terakhir ini hampir bisa dikatakan tidak ada kasus-kasus pelanggaran HAM berat," ucap Yusril kemarin.