SPORTYABC.COM – Polemik program barak militer ala Dedi Mulyadi membuat gerah hingga akhirnya buka suara Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) yanaga menilai program dari Gubernur Jawa Barat yang mengirim pelar ke barak militer atau program pendidikan karakter Pancawaluya Jawa Barat berpotensi melanggar hak anak.

Hal ini disampaikan oleh Ketua KPAI Ai Maryati Solihah dalam jumpa pewarta Jumat 16 Mei 2025 menyatakan bahwa potensi tersebut karena tidak ada rekomendasi dari psikolog professional sebelum mengirimkan anak anak ke barak militer.

Baca Juga: Pasar Malam Jawa Barat Sambut Kemenangan Dedi Mulyadi

"Kami mengharapkan tidak terjadi pelanggaran hak anak ini, tetapi potensi mengarah ke situ ada, tadi hilangnya referensi asesmen yang jelas (dari psikolog)," kata Ai Maryati Solihah

Hal ini berdasarkan temuan KPAI di tempat barak militer Purwakarta dan Lembang dimana 6,7 persen pelajar tidak mengetahui alasan mereka dikirim untuk ikut program tersebut.

Menurut Ai Maryati Solihah, tidak semua pelatihan di barak militer harus disamaratakan dalam satu tempat untuk seluruh anak yang memiliki karakteristik berbeda.

Baca Juga: Satrio Arismunandar dalam Diskusi SATUPENA, Brain Rot Bikin Anak dan Siswa Sulit Konsentrasi Dalam Waktu Lama

"Ada yang mungkin pernah tawuran dengan kenakalan perilaku seperti bolos sekolah, tentu hal ini berbeda, hasil asesmennya apa? Pelatihnya kok bisa sama?" kata Ai Maryati Solihah mempertanyakan.

Dengan melihat hal itu menurut Ai Maryati Solihah program barak militer ini perlu penyempurnaan lebih dalam demi menghindari pelanggaran terhadap hak anak.

Ai Maryati Solihah juga mengatakan bahwa anak anak tersebut berhak untuk tumbuh kembang secara optimal serta terbebas dari diskriminasi.

Baca Juga: Studi: Anak yang Konsumsi Ikan Cenderung Lebih Ramah dan Suka Berbagi

"Kami terus lakukan koordinasi lalu bentuk-bentuk penyempurnaan seperti apa dan menghindari adanya situasi yang berpotensi melanggar hak anak," ucap Ai Maryati Solihah ***