SPORTYABC.COM – Di tengah mulai berlakunya kebijakan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi yang kirimkan siswa nakal ke barak untuk dilakukan pembinaan membuat Menteri HAM Natalius Pigai.

Natalius Pigai menilai kebijakan yang dilakukan oleh Dedi Mulyadi tidak melanggar Hak Asasi Manusia atau HAM.

Baca Juga: Pesta Olahraga Masyarakat 2023 akan diselenggarakan di Jawa Barat pada bulan Juli

"Kebijakan Gubernur Jawa Barat yang mau mendidik anak-anak nakal di barak tentara dalam perspektif HAM saya tegaskan tidak melanggar HAM karena kalau itu tidak dilakukan yang disebut corporal punishment," ujar Pigai di Kantornya, Jakarta, Selasa 6 Mei 2025.

Natalius Pigai jelaskan bahwa corporal punishment adalah sebuah hukuman fisik yang selama ini sudah berlangsung di mana pendidik menghukum siswa bertentanngan dengan prinsip seperti mencubit dan memukul

"Di Jawa Barat itu bukan corporal punishment tapi mereka mau dididik mental, karakter, disiplin, dan tanggung jawab. Kalau pendidikan yang berorientasi pada pembentukan disiplin, pembentukan mental, pembentukan karakter, dan pembentukan tanggung jawab, maka tidak melanggar HAM dan kami mendukung pemerintah Jawa Barat itu," ungkap mantan Komisioner Komnas HAM ini.

Baca Juga: PON XXI Aceh-Sumut 2024: Kalahkan Kalimantan Selatan, Jawa Barat Tatap Final

Natalius Pigai juga tambahkan apabila implementasi di Jawa Barat berhasil, dia akan meminta Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah untuk membuat peraturan supaya bisa berlangsung massif di banyak tempat.

"Kalau bagus, tetapi kita semua mendorong supaya mereka yang akan dididik, sistem pendidikannya terkontrol supaya tidak menabrak nila-nilai HAM, tidak bertentangan dengan HAM," ungkap Pigai.

"Karena ini idenya bagus untuk ke depan. Kita kan 10 tahun ke depan itu 2025-2035 itu kita harus go internasional, targetnya negara ya. Tahun ini untuk dalam rangka 10 tahun ini, kita mempersiapkan transformasi, termasuk juga menyiapkan SDM," ujarnya.

Baca Juga: Militer Israel Bakar Rumah Sakit Indonesia di Gaza

Seperti diketahui kebijakan dari Dedi Mulyadi tersebut menuai pro dan kontra di kalangan para pimpinan lembaga.