Dua sahabat ini mulai mengambil jalan yang berbeda, meski tujuan mereka tetap sama: kemerdekaan Indonesia. (1)

Saat proklamasi kemerdekaan tiba, perbedaan itu semakin mencolok. Sjahrir, sebagai Perdana Menteri pertama, mendorong demokrasi parlementer.

Ia percaya pada partisipasi politik yang luas dan kebebasan sipil. Demokrasi, menurutnya, adalah cermin dari kedaulatan rakyat.

Soekarno, sebaliknya, semakin frustasi dengan ketidakstabilan politik. Ia memperkenalkan Demokrasi Terpimpin, di mana presiden memegang kendali penuh. Soekarno melihat ini sebagai jalan untuk memastikan stabilitas dan kemajuan.

Dua visi ini, satu tentang kebebasan dan yang lain tentang kekuatan terpusat, mulai memisahkan mereka.

Perbedaan pandangan juga tampak dalam sikap mereka terhadap komunisme. Soekarno merangkul komunisme sebagai bagian dari konsep Nasakom (Nasionalisme, Agama, dan Komunisme). Ia percaya menggabungkan ketiganya akan menciptakan keseimbangan dan kekuatan.

Sjahrir, sebaliknya, berhati-hati. Ia menolak komunisme yang otoriter dan totaliter, mendukung sosialisme yang demokratis dan menghormati hak asasi manusia. Bagi Sjahrir, PKI adalah ancaman terhadap demokrasi yang baru lahir.

Ketegangan ini memuncak pada awal 1960-an. Sjahrir semakin kritis terhadap kebijakan Soekarno, terutama kedekatan Soekarno dengan PKI.

Soekarno, yang merasa terancam, melihat Sjahrir sebagai penghalang. Pada tahun 1962, Sjahrir ditangkap atas tuduhan konspirasi. Ia dipenjara tanpa proses peradilan.

Kisah persahabatan dan perpecahan antara Bung Karno dan Bung Sjahrir adalah kisah tentang visi, pilihan, dan prinsip.