SPORTYABC.COM –  Pemerintah Indonesia pastikan warga negara Indonesia (WNI) yang berada di Bangladesh aman dan selamat.

Hal ini disampaikan oleh Judha Nugraha, Direktur Perlinudngan WNI Kemlu RI merespon situasi yang terjadi pusat kota Bangladesh, Dhaka yang berlangsung sejak awal Juli 2024 lalu.

"KBRI Dhaka telah menjalin kontak dengan para WNI di Bangladesh. Hingga saat ini kondisi mereka tetap aman dan selamat," ujar Judha Nugraha dalam keterangan tertulis di Jakarta

Baca Juga: Survei LSI Denny JA: 28 Persen Media Online Singgung Tapera Bernada Negatif

Judha Nugraha menyebtukan bahwa KBRI Dhaka mencatat ada sekitara 563 WNI yang menetap di beberapa kota di Bangladesh.

Judha Nuggraha juga meminta kepada komunitas WNI di Bangladesh untuk tetap waspada akan situasi yang dapat berubah sewaktu waktu

Selain itu para WNI juga diminta menghindari kerumunan massa dan patuhi arahan dari otoritas setempat dengan tetap mendapat monitor dari KBRI dan Kemlu untuk mengambil langkah selanjutnya

Baca Juga: 8 Tim Beradu Taktik Demi Rp 5 Miliar dan Gelar Piala Presiden 2024

"Kemlu dan KBRI Dhaka akan terus memonitor situasi dan mengambil langkah langkah yang diperlukan untuk melindungi keselamatan WNI," katanya. 

"Segera menghubungi hotline KBRI Dhaka jika menghadapi situasi darurat. Hotline KBRI Dhaka: +880 1614 444552" tandasnya.

Kerusuhan bak peristiwa 98 di Indonesia ini berawal dari mahasiswa di Dhaka University selaku kampus terbesar di negara itu memulai aksi demi pada 1 juli 2024.

Baca Juga: Gagal Bawa Prancis ke Final Piala Eropa 2024, Oliver Giroud Putuskan Pensiun

Aksi protes ini terjadi karena mahasiwa memprotes pemerintah yang meerapkan kuota pegawai negeri sipil hingga 30 persen untuk anggota keluarga veteran perang kemerdekaan Bangadesh pada 1971.

Para mahasiswa ini menilai sistem kuota adalah diskiriminatif dan menguntungkan pendukung partai Liga Awani yang menjadi ‘rumah’  bagi Perdana Menteri Sheikh Hasina Wazed.

Para mahasiswa ini sistemnya diganti dengan berdasarkan presatasi menggantikan sistem kuota yang diperkenalkan pada 1972 oleh pemimpin pejuang kemerdekaan Sheikh Mujibur Rahman.

Baca Juga: Dilantik Hari ini, Berikut Profil Thomas Djiwandono Sang Darah Biru Ekonom Indonesia

Ketika itu, ribuan pejuang meninggal dalam perjuangan kemerdekaan dari Pakistan, dengan sistem kuota pastikan keturunan veteran perang diurus negara.

Kini 56 persen pekerjaan pemerintah ditujukan untuk kelompok tertentu, termasuk anak cucu pejuang kemerdekaan, perempuan, penyandang disabilitas dan warga etnis minoritas.

Di tahun 2018, sistem kuota tersebut pernah dihapuskan ketika muncul petisi di pengadilan tinggi Dhaka.

Baca Juga: Pesan Denny JA kepada Penyair Payakumbuh agar Tak Campuradukkan Puisi Esai dengan SATUPENA

Namun Mahkamah Agung Bangladesh memberlakukan kembali kuote usia digugat keluarga pejuang kemerdekaan pada Juni 2024, keputusan ini memicu aksi protes besar besar dari para mahasiwa

Warga Bangladesh mayaoritas memilih bekerja dalam pemerintah karena diangggap stabil dan menguntungkan.

Sayangnya jumlahnya tidak sebanding dengan lowongan yang ada, sekitaran 400,000 lulusan universitas bersaing untuk memperbutkan 3,000 pekerjaan saja. ***