Para mahasiswa ini menilai sistem kuota adalah diskiriminatif dan menguntungkan pendukung partai Liga Awani yang menjadi ‘rumah’  bagi Perdana Menteri Sheikh Hasina Wazed.

Para mahasiswa ini sistemnya diganti dengan berdasarkan presatasi menggantikan sistem kuota yang diperkenalkan pada 1972 oleh pemimpin pejuang kemerdekaan Sheikh Mujibur Rahman.

Ketika itu, ribuan pejuang meninggal dalam perjuangan kemerdekaan dari Pakistan, dengan sistem kuota pastikan keturunan veteran perang diurus negara.

Baca Juga: Survei LSI Denny JA: 28 Persen Media Online Singgung Tapera Bernada Negatif

Kini 56 persen pekerjaan pemerintah ditujukan untuk kelompok tertentu, termasuk anak cucu pejuang kemerdekaan, perempuan, penyandang disabilitas dan warga etnis minoritas.

Di tahun 2018, sistem kuota tersebut pernah dihapuskan ketika muncul petisi di pengadilan tinggi Dhaka.

Namun Mahkamah Agung Bangladesh memberlakukan kembali kuote usia digugat keluarga pejuang kemerdekaan pada Juni 2024, keputusan ini memicu aksi protes besar besar dari para mahasiwa

Baca Juga: 8 Tim Beradu Taktik Demi Rp 5 Miliar dan Gelar Piala Presiden 2024

Warga Bangladesh mayaoritas memilih bekerja dalam pemerintah karena diangggap stabil dan menguntungkan.

Sayangnya jumlahnya tidak sebanding dengan lowongan yang ada, sekitaran 400,000 lulusan universitas bersaing untuk memperbutkan 3,000 pekerjaan saja. ***