Namun, kompleksitas sejarah ini tak sepenuhnya hanya soal persepsi. Ada faktor lain yang lebih mendalam. Pemerintah Indonesia, bahkan setelah reformasi, tetap kesulitan menyatukan dua kutub yang bertentangan dalam narasi politik. 

Meskipun penghapusan stigma sebagai pengkhianat negara diumumkan oleh Mahfud MD pada tahun 2023, eksil ini menuntut lebih dari sekadar rehabilitasi simbolis. 

Mereka menuntut pengakuan resmi dari pemerintah bahwa mereka adalah korban dari kebijakan represif, dan bahkan menuntut permintaan maaf atas pelanggaran hak asasi manusia yang mereka alami.

Pengalaman ini serupa dengan beberapa contoh dari sejarah dunia. Pada tahun 2008, pemerintah Australia secara resmi meminta maaf kepada suku Aborigin. 

Permintaan maaf ini, yang disampaikan oleh Perdana Menteri Kevin Rudd, secara khusus mengakui dampak kebijakan kolonial terhadap “Generasi yang Hilang”—anak-anak Aborigin yang diambil paksa dari keluarga mereka.