SPORTYABC.COM – Kabar mengejutkan datang dari pengamat poltik Hanta Yuda dimana lembaga binaannya Poltracking Indoneis myatakan keluar dari Perkumpulan Survei Opini Publik Indonesia atau Persepi.

Keputusan tersebut diambil usai Persepi menjatuhkan snksi kepada Poltracking Indonesia karena perbedaan hasil survey Pilkada Jakarta 2024 dengan Lembaga Survei Indonesia (LSI)

Namun menurut Direktur Poltracking Indonesia, Masduri Amrawi dalam keterangannya yang diterima oleh SportyABC.com Selasa 5 November 2024 mengatakan bahwa mereka putuskan keluar dari keanggotaan Persepi bukan karena melanggar etik.

Baca Juga: Forum Kreator Era AI Gelar Lomba Melukis Keindahan Alam 3 Pulau dengan Bantuan Kecerdasan Buatan

"Sejak hari ini kami telah memutuskan keluar dari keanggotaan Persepi. Kami keluar dari Persepi bukan karena melanggar etik,” kata Direktur Poltracking Indonesia, Masduri Amrawi dalam keterangan tertulisnya yang diterima SportyaABC.com, Selasa, 5 November 2024.

Menurut Masduri Amrawi, Dewa Etik Persepi tidak adil dalam memutuskan perkara mengenai perbedaan hasil survey antara LSI dengan Poltracking Indonesia.

Dirinya menjelaskan pada poin 1 keputusan Dewan Etik Persepi hanya menjelaskan bahwa pemeriksaan metode dan implementasi dari LSI dapat dianalisa dengan baik.

Baca Juga: Satrio Arismunandar di SATUPENA, Sitor Situmorang Dianggap Menghadirkan Kebaruan Dalam Puisi Indonesia

Namun lanjut Masduri Amrawi Dewan Etik Persepi tidak menjelaskan alasan metode dan impelementasi survey yang dilakukan LSI dinyatakan telah baik.

"Lebih jauh lagi hasil analisis tersebut juga tidak disampaikan ke publik. Bagi kami ini penting juga untuk disampaikan ke publik, tetapi dewan etik Persepi tidak melakukan ini," ujar Masduri Amrawi.

Masduri Amrawi menerangkan bahwa pembahasan yang muncul pada saat pertemuan dewan etik pertama, adalah cerita tentang LSI melakukan penggantian beberapa PSU, sekitar 60 Primary Sampling Unit (PSU) (50 persen) Survei LSI di Pilkada Jakarta. 

Baca Juga: Inilah Kata LSI Denny JA Mengenai Popularitas Prabowo Subianto

Masduri Amrawi juga menilai, hal itu penting juga disampaikan kepada publik. Karena menurutnya, penggantian PSU memiliki konsekuensi terhadap kualitas data. 

Masduri Amrawi juga menjelaskan, sejak awal Poltracking Indonesia telah menyerahkan 2.000 data yang diolah pada survei Pilkada Jakarta. 

Lalu, kata dia, Dewan Etik, meminta raw data dari dashboard, data lalu kirimkan pada tanggal 3 November 2024.

Baca Juga: Budi Gunawan Miliki Akun Instagram

Masduri Amrawi memastikan tidak ada perbedaan antara dua data yang telah dikirim tersebut.

"Dewan etik merasa tidak bisa memverifikasi data Poltracking, padahal jelas, kami sudah menyerahkan seluruh data yang diminta dan memberikan penjelasan secara detail. Raw data sudah dikirimkan. Hanya dewan etik meminta raw data dari dashboard supaya dapat dibandingkan dengan data yang sudah dikirimkan sejak awal. Itu sudah kami serahkan semua," ungkapnya.

“Kami sudah mengirimkan pada tanggal 31 Oktober 2024. Tidak ada permintaan secara spesifik mengenai lampiran raw data dari dashboard,” ujar Masduri Amrawi melanjutkan.

Baca Juga: Prabowo Subianto Tunjuk Hashim Djojohadikusumo jadi Ketua Delegasi Indonesia di COP29

Masduri Amrawi juga mengatakan bahwa Poltracking Indonesia telah memenuhi semua permintaan dan undangan Persepi, di antaranya menghadiri dua kali undangan dari Persepi yang digelar di Hotel Aston Priority Jalan TB. Simatupang, Jakarta Selatan (Jaksel).

Berkaitan dengan itu, dirinya membeberkan bahwa pada pertemuan pertama yang berlangsung pada 28 Oktober 2024 lalu, hanya ada satu dari dua Anggota Dewan Etik.

Kendati hanya dihadiri oleh satu Anggota Dewan Etik namun, pertemuan tetap berlangsung. Kemudian, lanjutnya, pada pertengahan kedua yakni Sabtu, 2 November 2024 Poltracking Indonesia diminta hadir kembali.

Baca Juga: Orasi Denny JA: Menciptakan Ekosistem yang Melahirkan Banyak Gagasan Baru

Namun kali ini secara mendadak, tanpa undangan resmi. Poltracking diminta untuk memberikan keterangan lanjutan melalui zoom meeting dengan dewan etik pada hari yang sama. 

"Sidang berakhir agak bersitegang, karena perbedaan cara pandang mengenai penggantian PSU dan usaha peneliti lapangan kami mendapatkan data jumlah RT dan KK," ungkapnya.

Dia kembali mengingatkan bahwa Persepi seharusnya adil dan imparsial dalam menyikapi perbedaan hasil survei Pilkada Jakarta.

Untuk diketahui, terdapat tiga lembaga survei anggota Persepi yang melakukan survei Pilkada Jakarta dalam waktu yang hampir bersamaan.

Ketiga lembaga survei tersebut adalah Poltracking Indonesia pada 10 - 16 Oktober 2024, Lembaga Survei Indonesia (LSI) pada 10 - 17 Oktober 2024, dan Parameter Politik Indonesia (PPI) pada 21 - 25 Oktober 2024.

Dalam keterangannya, Masduri Amrawi mengatakan bahwa bukan hanya hasil survei Poltracking Indonesia yang dinilai berbeda dengan LSI.

Namun, hasil survei LSI juga berbeda dengan hasil survei yang dimiliki PPU.

"Padahal periode survei LSI dan PPI hanya berjarak 4 hari. Kenapa Persepi hanya memanggil Poltracking dan LSI? Dan sudah mengambil keputusan. Sementara PPI tidak ikut disidang sebagaimana Poltracking dan LSI.

Padahal hasil survei PPI mirip dengan survei Poltracking. Mestinya semua disidang untuk dilihat secara adil siapa yang bermasalah di dalam survei ini," tandasnya.

Karena itu, pihaknya merasa keputusan dewan etik tidak adil, karena tidak proporsional dan akuntabel dalam proses pemeriksaan terhadap Poltracking dan LSI.

"Poltracking sudah melaksanakan semua Standar Operasional Prosedur (SOP) survei guna menjaga kualitas data. Hal tersebut sudah kami paparkan dan jelaskan kepada dewan etik," tuturnya.***