SPORTYABC.COM – Sepanjang 10 tahun pemerintahan Presiden Joko Widodo, Indonesia alami berbagai perubahan di berbagai sektor menurut penilaian LSI Denny JA

Dalam pernyataan yang diterima dari LSI Denny JA, salah satu indicator yang menjadi sorotan utama dalam menilai keberhasilan ekonomi Joko Widodo adalah Indeks Kebebasan Ekonomi

Dengan mengolah data dari sebuah lembaga dunia yang kredibel yaitu The Heritage Foundation, LSI Denny JA menyimupulkan bahwa Joko Widido berhasil peroleh rapor biru dalam Indeks Kebebasan Ekonomi.

Baca Juga: Riset LSI Denny JA Temukan Mayoritas Unggahan Mengenai UKT Bersentimen Negatif

Dalam Indeks Kebebasan Ekonomi, pemerintahan Joko Widodo perolehan peningkatan skor mulai dari 58,5 pada tahun 2014 menjadi 63,5 pada tahun 2023 serta peningkatan peringkat dari 100 menjadi 53.

"Angka itu menyatakan kebijakan ekonomi Jokowi telah membuka lebih banyak peluang bagi sektor swasta dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih berkelanjutan," kata founder LSI Denny JA, Denny Januar Ali, Kamis, 3 Oktober 2024.

Denny JA juga mengatakan bahwa berakhirnya kekuasaan presiden perlu diberikan evaluasi publik mengenai berhasil atau tidaknya pemerintahannya.

Baca Juga: Hasil Survei LSI Denny JA Jadi Rujukan Bagi Golkar NTB

LSI Denny JA, menambahkan bahwa cara menilai presiden yang sudah habis mas jabatannya dengan mengolah tujuh indeksi dunia dengan data dari lembaga internasional kredibel seperti World Bank, Transparency International, The Heritage Foundation hingga SDSNB PBB

"Presiden Indonesia berikutnya setelah selesai jabatan, akan juga dinilai dengan tujuh indeks yang sama. Indeks itu cukup komprehensif meliputi sisi ekonomi, politik, hukum dan sosial," ujarnya.

Denny JA terangkan melalui ketujuh indeks tersebut dengan bandikan tahun pertamanya dengan tahun terakhir Joko Widodo (2014 vs 2024 atau 2023 jika 2024 belum ada) Joko Widodo peroleh 3 rapor biru, 3 rapor netral dan 1 rapor merah.

Baca Juga: Riset LSI Denny JA Temukan 97 Persen Unggahan dan Berita tentang Pemberian Izin Pertambangan ke Ormas Keagamaan di Media Online Bersikap Netral

"Secara komprehensif, 10 tahun Jokowi memang jauh lebih banyak rapor birunya, dibanding rapor merah. Kali ini LSI Denny JA khusus mengeksplor indeks kebebasan ekonomi saja," tutur dia.
Indeks Kebebasan Ekonomi Penting

Pendiri LSI Denny JA, Dennyu Januar Ali jelaskan bahwa Indeks Kebebasan Ekonomi adalah pengukuran yang mengevaluasi sejauh mana kebijakan dan institusi suatu negara mendukung kebebasan individu dalam kegiatan ekonomi.

"Itu seperti kebebasan untuk memulai bisnis, berinvestasi, dan melindungi properti. Indeks ini sangat penting karena menunjukkan seberapa terbuka ekonomi suatu negara terhadap pasar bebas dan persaingan," terang Denny.

Baca Juga: Orasi Denny JA: Forum untuk Mulai Berkarya dengan Asisten Artificial Intelligence

"Itu faktor yang berperan besar dalam mendorong inovasi, pertumbuhan ekonomi, dan peningkatan kesejahteraan," sambungnya.

Denny JA pun menambahkan bahwa kebebasan ekonomi memainkan peran penting dalam meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan sosial.

"Negara dengan tingkat kebebasan ekonomi yang lebih tinggi cenderung memiliki pertumbuhan ekonomi yang lebih baik, stabilitas harga yang lebih terjaga, dan tingkat kemiskinan yang lebih rendah," kata dia.

Baca Juga: Puisi Denny JA: Kulihat Raksasa Itu Tumbang

"Ini juga berdampak positif terhadap iklim investasi, di mana negara dengan kebijakan yang lebih terbuka akan lebih menarik bagi investor asing," lanjutnya.

Denny Januar Ali, pendiri LSI Denny JA mengatakan, Indeks Kebebasan Ekonomi diukur oleh The Heritage Foundation, sebuah lembaga think tank terkemuka yang berbasis di Amerika Serikat (AS).

Lembaga ini telah mempublikasikan laporan tahunan tentang kebebasan ekonomi sejak  1995, yang mencakup evaluasi terhadap lebih dari 180 negara di seluruh dunia. 

Baca Juga: LSI Denny JA Rilis Capaian 10 Tahun Presiden Joko Widodo di Bidang Sosial

Data yang digunakan oleh The Heritage Foundation berasal dari sumber-sumber yang dapat dipercaya, termasuk laporan resmi pemerintah, data dari lembaga internasional seperti Bank Dunia dan Dana Moneter Internasional (IMF), serta berbagai survei bisnis.

The Heritage Foundation menggunakan metodologi yang transparan dan konsisten untuk mengukur empat pilar utama kebebasan ekonomi, yaitu Rule of Law (hukum dan hak properti), Government Size (pengeluaran pemerintah, perpajakan), Regulatory Efficiency (efisiensi regulasi), dan Open Markets (pasar terbuka). 

"Kredibilitas The Heritage Foundation sebagai lembaga pengukur diperkuat oleh pengakuan luas dari para ekonom dan analis di seluruh dunia," ucapnya.

LSI Denny JA mencatat, pada awal masa jabatan Jokowi pada tahun 2014, Indonesia memiliki skor Indeks Kebebasan Ekonomi sebesar 58,5 dan berada di peringkat 100 di dunia. 

Sepuluh tahun kemudian, pada 2023, skor ini meningkat menjadi 63,5 dan peringkat Indonesia naik signifikan ke posisi 53.

"Peningkatan ini mencerminkan keberhasilan Jokowi dalam meningkatkan kebebasan ekonomi melalui reformasi di berbagai sektor," kata Denny Januar Ali.

Dia mengatakan, salah satu faktor utama yang berkontribusi pada peningkatan ini adalah serangkaian reformasi ekonomi yang dilakukan oleh pemerintah Jokowi. 

Jokowi berfokus pada penyederhanaan regulasi dan mempermudah perizinan usaha melalui berbagai program seperti Online Single Submission (OSS) yang memungkinkan pelaku bisnis mengurus perizinan secara daring. 

"Langkah ini sangat meningkatkan efisiensi regulasi dan mempercepat proses investasi," ujarnya.

Selain itu, dikatakan Denny, Jokowi juga mendorong  investasi asing dengan membuka sektor-sektor strategis yang sebelumnya tertutup atau terbatas bagi investor asing, seperti sektor infrastruktur dan teknologi. 

Menurutnya kebijakan ini berhasil meningkatkan aliran modal asing ke Indonesia, memperkuat infrastruktur, dan menciptakan lapangan kerja baru.

Meski ada peningkatan yang signifikan, terdapat beberapa kelemahan dalam kebijakan ekonomi Jokowi yang tercermin dalam Indeks Kebebasan Ekonomi.

"Salah satunya adalah birokrasi yang masih lambat dan kompleks juga menjadi tantangan bagi pelaku bisnis, terutama di tingkat lokal," ungkapnya.

Meskipun OSS telah membantu menyederhanakan proses perizinan, beberapa regulasi di tingkat daerah masih menjadi hambatan bagi investasi dan pertumbuhan usaha, yang pada akhirnya mempengaruhi skor kebebasan ekonomi.

"Berdasarkan analisis Indeks Kebebasan Ekonomi selama 10 tahun pemerintahan Jokowi, dapat disimpulkan bahwa Jokowi berhasil meningkatkan kebebasan ekonomi di Indonesia," ujar Denny menyimpulkan.***