SPORTYABC.COM – Hamas dan Israel sepakati gencatan yang akan mulai berlaku besok pada Minggu 19 Januari 2024.

Hal ini membuka jalan agresi pasukan paramiliter pemerintahan Benjamin Netanyahu di Palesina dapat berakhir.

Gencatan senjata sendiri mencakup tiga fase, dimana fase pertama gencatan senjata akan berlaku selama 42 hari termasuk pembebasan sandera kedua belah pihak, penghentian serangan hingga banyaknya bantuan kemanusiaan yang masuk ke Jalur Gaza.

Baca Juga: Antonio Guterres Minta Israel Lindungi Warga Sipil di Gaza Utara

Fase kedua bertujuan mengakhiri perang dan fase ketiga pemulangan jenazah maupun sisa sisa anggota tubuh sandera yang perbaikan rekonstruksi Jalur Gaza.

Berikut ini beberapa fakta gencatan senjata yang disepakati oleh Hamas dan Israel.

Kabinet Israel setuju gencatan

Baca Juga: Israel Sahkan UU Larang UNRWA Beroperasi di Negaranya

Pemerintahan Benjamin Netanyahu akhirnya menyetujui gencatan senjata di Jalur Gaza serta kesepakatan pembebasan sandera dalam rapat pada Jumat 17 Januari 2025 malam waktu Tel Aviv

Dalam rilisnya, kantor Perdana Menteri Israel menyatakan bahwa kabinet yang beranggotakan 33 menteri tersebut menyetujui gencatan senjata usai debat berjam jam.

Keputusan ini menandakan kesepakatan gencatan senjaat bisa mulai berlaku besok, Minggu 19 Januari 2025.

Baca Juga: Bertemu, Joe Biden dan Prabowo Subianto Bahas Situasi Gaza

Menteri Israel tolak gencatan senjata

Sebelum rapat pada Jumat 17 Januari 2025, kabinet Perdana Menteri Benjamin Netanyahu sempat menggelar pertemuan untuk membahas gencatan senjata pada Kamis 16 Januari 2025.

Namun, dalam pertemuan tersebut kabinet Benjamin Netanyahu terpecah dimana dua menteri menyatakan secara terbuka menentang adanya gencatan senjata.

Baca Juga: Inilah Alasan Kenapa Amerika Serikat Terus Veto Resolusi DK PBB Desak Gencatan di Gaza

Adalah menteri keuangan sekaligus politisi sayap kanan Bezalel Smotrich yang menyebtu kesepakatan ini sebagai ‘kesepakatan buruk dan berbahaya bagi keamanan Negara Israel.

Bezalel Smotrich juga mengancam akan mundur dari kabinet Benjamin Netanyahu jika gencatan senjata disetujui.

Selain Bezalel Smotrich, Menteri Keamanan Nasional, Itamar Ben Gvir juga menolak gencatan senjata
Politisi sayap kanan ini menyebut bahwa kesepatakan gencatan senjata tersebut adalah sebagai bencana.

Baca Juga: Jika Diputuskan, Indonesia Siap Kirim Pasukan Perdamaian ke Palestina

101 warga Gaza tewas dibom Israel usai sepakat gencatan senjata 

Setidaknya 101 warga Gaza tewas akibat serangan paramiliter Israel setelah tim negosiasi sepakat adanaya gencatan senjata di Doha, Qatar pada Rabu 15 Januari 2025

Jumlah tersebut adalah akumulasi korban tewas dari Rabu hingga Jumat 17 Januari 2025 dimana serangan Israel menargetkan AL Mawasi dan rumah penduduk di Jabalia Gaza Utara.

Baca Juga: Usai Debat Berjam-jam, Akhirnya Kabinet Israel Setujui Gencatan Senjata dengan Hamas

95 tahanan Palestina akan dibebaskan

Kementerian Kehakiman Israel telah merilis daftar 95 tahanan Palestina yang akan dibebaskan dan kembalikan ketika gencatan senjata berlaku pada Minggu 19 Januari 2025.

Namun, mereka menggaris bawahi bahwa pembebasan tahanan tersebut tergantung dari persetujuan pemerintah Benjamin Netanyahu.

"Dan tidak akan dilakukan sebelum Minggu pukul 16.00 (waktu setempat)," demikian penjelasan Kementerian Kehakiman.

Pemerintah Otoritas Palestina siap tanggung jawab penuh di Gaza

Presiden Otoritas Palestina atau Authority Palestine, PA Mahmaoud Abbas menyatakan siap bertanggung jawab penuh di Gaza usai Hamas Israel sepakati gencatan senjata

"Pemerintah Palestina, di bawah arahan Presiden Abbas, telah menyelesaikan semua persiapan untuk mengemban tanggung jawab penuh di Jalur Gaza, dengan tim administratif dan keamanannya sepenuhnya siap untuk memenuhi tugas mereka," demikian rilis resmi kepresidenan Palestina, sebagaimana dikutip dari CNN.

Pemerintah Otoritas Palestina sendiri siap memfasilitasi masyarakat untuk kembali ke rumah mereka, memulihkan layanan air dan listrik, dan mengelola dan mengawasi penyeberangan upaya rekonstruksi pembangunan di Jalur Gaza

Seperti diketahui sejak 2007, Gaza dikendalikan Hamas dan Pemerintah otoritas Palestina memerintah sebagai wilayah Tepi Barat yang didduduki oleh Israel. ***