SPORTYABC.COM – Sudah jatuh tertimpa tangga mungkin situasi itulah yang dihadapi oleh Badan PBB untuk pengungsi Palestina atau UNRWA sudah ditujuh terlibat dalam serangan 7 Oktober 2024 ke Israel kini, lembaga tersebut dilarang beroperasi di negara Israel.

Iya Otoritas Israel pada Senin 28 Oktober 2024 meloloskan undang undang yang melarang UNRWA beroperasi di wilayah Israel yang dapat mempengaruhi ruang kerja dari badan tersebut di Gaza.

"Sidang pleno Knesset pada Senin malam pada pembacaan kedua dan ketiga menyetujui UU untuk memutuskan hubungan resmi dengan dan menghentikan aktivitas UNRWA, yang beberapa operatornya diduga berpartisipasi dalam pembantaian (oleh kelompok Palestina Hamas) pada 7 Oktober (tahun lalu)," kata sebuah laporan oleh harian Israel Yedioth Ahronoth.

Baca Juga: HUT TNI ke 79, Presiden Joko Widodo Anugerahkan Tanda Kehormatan kepada Sejumlah Perwira dan Kesatuan

Dalam pemungutan suara pada Senin menunjukkan 92 dari 120 anggota Knesset mendukung pelarangan tersebut, dan 10 menolak.

Menariknya di bawah UU baru itu, yang didukung sebagian besar anggota Knesset, mengatakan UNRWA tidak akan mengelola insittusi apapun memberikan layanan appau atau melakukan kegiatan langsung atau tidak di wilayah kedaulatan Israel.

"tidak akan mengelola institusi apapun, memberikan layanan apapun, atau melakukan kegiatan apapun, baik secara langsung atau tidak langsung di wilayah kedaulatan Israel," sebut laporan itu.
Undang-undang tersebut selanjutnya menetapkan bahwa “kegiatan UNRWA di Yerusalem Timur akan dihentikan dan kewenangan badan tersebut akan diserahkan kepada tanggung jawab dan kendali Israel.”

Baca Juga: Inilah Daftar Lengkap Wakil Menteri Kabinet Merah Putih

RUU terpisah dari anggota Knesset Ron Katz, Yulia Malinovsky dan Dan Illouz, yang disetujui oleh anggota parlemen dengan suara 87-9, mengamanatkan agar Israel memutuskan semua hubungan dengan UNRWA, yang melarang kerja sama atau hak istimewa apa pun yang sebelumnya dimiliki badan tersebut.

Dengan adanya UU baru tersebut secara tidak langsung membatalkan perjanjian 1967 yang mengizinkan UNRWA beroperasi di Israel, menghentikan kegiatannya di negara tersebut, dan melarang kontak antara pejabat Israel dan karyawan lembaga tersebut. UU itu juga menetapkan bahwa staf UNRWA tidak akan menerima visa diplomatik, menurut harian tersebut.

Dengan disahkannya UU tersebut, kementerian luar negeri dan dalam negeri Israel tidak akan lagi mengeluarkan visa masuk kepada karyawan UNRWA, pejabat bea cukai Israel tidak akan menangani barang impor lembaga tersebut, dan pengecualian pajak akan dicabut.

Baca Juga: Inilah Daftar Pimpinan 13 Komisi di DPR RI Periode 2024-2029

UNRWA juga akan kehilangan status diplomatik dan kekebalan yang didapatkan sejak 1967, lapor Yedioth Ahronoth.

Pada 22 Juli, Knesset meloloskan pembacaan pertama RUU untuk melarang operasi UNRWA di Israel dan mencabut kekebalan diplomatik para stafnya.

Meskipun ada dukungan luas terhadap UU tersebut, baik koalisi maupun oposisi menyuarakan kekhawatiran bahwa pemungutan suara atau penerapannya akan tertunda karena Perdana Menteri Benjamin Netanyahu telah berada di bawah tekanan besar dalam beberapa minggu terakhir dari Perserikatan Bangsa-Bangsa dan

Baca Juga: Listyo Sigit Prabowo Pastikan Kombes Ahrie Sonta Nasution Jadi Ajudan Presiden Prabowo dari Polri

Amerika Serikat karena kurangnya badan alternatif yang akan memberikan tanggapan kemanusiaan bagi warga Palestina di Gaza,” lapor surat kabar itu.

Pejabat senior Kementerian Luar Negeri Israel pada Minggu memperingatkan bahwa jika UU disahkan pada pembacaan kedua dan ketiga, keanggotaan Israel di PBB kemungkinan dihentikan, karena telah melanggar Piagam PBB, menurut laporan itu.

Dalam pernyataan bersama pada Senin, menteri luar negeri Kanada, Australia, Prancis, Jerman, Jepang, Korea Selatan, dan Inggris mendesak Israel untuk menghentikan undang-undang tersebut, dan menyatakan "kekhawatiran yang mendalam," terutama mengingat krisis kemanusiaan di Gaza.

Baca Juga: Mobil Maung Jadi Kendaraan Dinas Menteri & Eselon I

Israel menuduh staf UNRWA terlibat dalam serangan lintas batas pada 7 Oktober 2023 oleh Hamas, dengan menuduh bahwa program pendidikan lembaga tersebut "mempromosikan terorisme dan kebencian."

UNRWA, yang berkantor pusat di lingkungan Sheikh Jarrah, Yerusalem Timur, membantah tuduhan tersebut dan menegaskan bahwa pihaknya tetap netral, hanya berfokus pada dukungan bagi para pengungsi.