Teknologi
Inilah Cara Komdigi Lindungi Masyarakat Indonesia di Ruang Digital
(Ki-Ka) Muhammad Arif Angga, Ketua Umum Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia- APJII. Merza Fachys Wakil Ketua Asosiasi Penyelenggara Telekomunikasi Seluruh Indonesia (ATSI), John Sihar Simanjuntak Ketua PANDI, Komjen Pol A. Rachmad Wibowo Wakil Ketua Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), Raden Wijaya Kusumawardhana Staff Ahli Menteri Komdigi bidang Sosial, Ekonomi dan Budaya ketika menjawab pertanyaan pewarta ketika ditemui usai pembukaan Indonesia Digital Forum 2025 di JW Marriott, Mega Kuningan, Jakarta, Kamis 15 Mei 2025 (Sportyabc.com/Lorcasz)
SPORTYABC.COM – Dalam melindungi masyarakat Indonesia di ruang digital yang semakin kompleks ini, Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi memiliki tiga langka prioritas strategis dalam mendorong transformasi digital.
Ketiga langkah prioritas strategis Komdigi tersebut adalah penguatan infrastruktur digital, percepatan pengembangan sumber daya manusia dan literasi digital serta pertumbuhan ekosistem layanan dan ekonomi digital.
Baca Juga: Puisi Esai Denny JA: Ketika Anakku Kecanduan Internet
Hal ini disampaikan oleh Staf Ahli Menteri Komunikasi dan Digital Bidang Sosial, Ekonomi dan Budaya Raden Wijaya Kusumawardhana dalam Indonesia Digital Forum 2025 yang berlangsung di Hotel JW Marriott, Mega Kuningan, Jakarta, Kamis 15 Mei 2025.
“Yang tidak kalah penting dalam menciptakan ekosistem tersebut, kita tetap mempertahankan bagaimana perlindungan dan menciptakan ruang digital yang aman,” kata Raden Wijaya Kusumawardhana.
Dalam upaya perlindungan ruang digital, pemerintah telah terbitkan sejumlah regulasi penting salah satunya adalah Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2025 yang mengatur tata kelola perlindungan anak di ruang digital.
Baca Juga: BI Luncurkan QRIS Tap untuk Permudah Pembayaran Digital
Raden Wijaya Kusumawardhana juga tegaskan bahwa pemerintah tidak berniat batasi akses digital bagi anak anak, namun lebih kepada menunda akses untuk perlindungan dan pertumbuhan anak itu yang sehat.
Penundaan ini menurutnya berdampak pada angka pertumbuhan ekonomi digital, namun tidak berarti membatasi ruang digital anak anak secara keseluruhan.
“Pemerintah tidak bermaksud membatasi akses anak-anak terhadap internet dan teknologi digital, melainkan menunda akses tersebut hingga usia yang tepat. Penundaan ini bertujuan untuk memastikan bahwa anak-anak memiliki kesiapan dalam menggunakan teknologi secara bijak dan bertanggung jawab,” kata Raden Wijaya Kusumawardhana.
Baca Juga: QRIS Tap Hanya Bisa Digunakan pada Ponsel yang Punya NFC, Fitur Seperti Apakah Itu
Selain itu, pemerintah juga sedang menyiapkan beberapa peraturan teknis untuk mendorong efisiensi layanan digital publik dan penerapan standar aplikasi yang terintegrasi, efisien dan tentunya aman.