SPORTYABC.COM – Di era digital yang semakin maju ini menurut Dewan Ekonomi Nasional perlu fondasi utama dalam mewujudkan Indonesia Emas di tahun 2045 mendatang.

Hal ini disampaikan oleh Direktur Eksekutif Dewan Ekonomi Nasional, Tubagus Nugraha dalam sambutannya di Indonesia Digital Forum 2025 yang digelar di JW Marriott, Mega Kuningan, Jakarta, Kamis 15 Mei 2025.

Baca Juga: Ponsel Terendam Banjir, Inilah Langkah yang harus Dilakukan

Dalam Indonesia Digital Forum 2025, Tubagus Nugraha menjelaskan sejak empat bulan terakhir Dewan Ekonomi Nasional telah mempersiapkan berbagai infrastruktur digital strategis untuk mendukung agenda besar tersebut.

Tubagus Nugraha juga mengungkapkan bahwa fokus utama transformasi digital saat ini adalah pengembangan digitalisasi produktif di lima level pemerintahan.

Saat ini pemerintah tengah mencari berbagai contoh penerapan nyata atau use case seperti digitalisasi identitas, pertukaran data dan sistem pembayaran digital.

Baca Juga: BI Luncurkan QRIS Tap untuk Permudah Pembayaran Digital

Ketiga elemen penting ini dianggap sebagai pilar penting dalam membangun struktur digital pemerintah di masa mendatang.

“Tema besarnya adalah adopsi digital fabric infrastructure, di mana digital identity, data exchange, dan digital payment menjadi pilar-pilar penting untuk kita adopsi. Ini menjadi bagian dari upaya kita melakukan transformasi digital,” kata Tubagus Nugraha.

Transformasi digital saat ini menurut Tubagus Nugraha tidak terlepas dari tujuan besar Indonesia untuk menjadi negara maju, inklusif dan berdaya saing global di tahun 2045.

Baca Juga: QRIS Tap Hanya Bisa Digunakan pada Ponsel yang Punya NFC, Fitur Seperti Apakah Itu

Tubagus Nugraha juga ingatkan bahwa untuk mencapai pendapatan per kapita di atas USD10 ribu, Indonesia harus maksimalkan bonus demografi dalam sepuluh tahun ke depan.

Karena itulah dalam lima hingga sepuluh tahun ke depan menurut Tubagus Nugraha disebut sebagai periode penentu yang akan menentukan apakah cita cita Indonesia Emas di tahun 2045 dapat terwujud.

Dirinya juga ingatkan risiko jika transformasi gagal dilakukan, Indonesia bisa mengalami kondisi menua sebalum kaya.

Baca Juga: Indonesia, Negara Paling Candu Internetan di Ponsel Sedunia

Karena jika beban demografi tidak dikelola dan dimaksimalkan dengan baik melalui transformasi maka potensi tersebut bisa berubah menjadi tekanan ekonomi bagi negara.

“Kita itu akan menua sebelum kaya. Negara ini akan banyak orang tuanya. Beban negara dari bonus demografi bisa menjatuhkan kita apabila gagal bertransformasi menjadi negara maju. Ini adalah satu risiko yang akan kita hadapi kalau tidak mengerjakan transformasi bangsa,” katanya.

Salah satu tantangan terbesa di dalam agenda transformasi ini adalah kondisi geografis Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia.

Baca Juga: PANDI Gelar Indonesia Digital Forum 2025, Bersinergi dan Berkolaborasi Membangun Ekosistem

Tubagus Nugraha juga sampaikan bahwa pemerataaan akses digital menjadi kunci untuk merekatkan konektivitas antar daerah dan menciptakan inklusif secara nasional

Menurut dirinya, pendekatan digital adalah cari paling efisien dalam menyatukan wilayah wilayah yang tersebar luas.

Indonesia sendiri disebut memiliki modal besar dalam melakukan lompatan digital dengan melihat jumlah penduduk yang capai 278 juta orang, tingkat kepemilikan ponsel capai 353 juta uni dan mayoritas populasi berada dalam usia produktif membuat potensi ekonomi digital Indonesia sangat besar.

Baca Juga: Inilah Cara Komdigi Lindungi Masyarakat Indonesia di Ruang Digital

Ditambah lagi dengan dominasi Gen Z dan milenial yang capai 45,8 persen dimana Indonesia memiliki basis pengguna digital yang cukup kuat untuk mendorong pertumbuhan pada sektor tersebut.

Tubagus Nugraha juga soroti pertumbuhan yang cukup pesat ekonomi digital usai pendemi Covid19 sebagai momentum penting yang harus dimanfaatkan sebaik mungkin.

Dengan melihat potensi tersebut, Dewan Ekonomi Nasional saat ini tengah menyusun kerangka digitalisasi bersama berbagai Kementerian dan lembaga seperti Komdigi, Kementerian Dalam Negeri, Bappenas dan Kementerian serta lembaga lainnya.

“Ekonomi digital tumbuh dengan progresi dan saya pikir ini menjadi salah satu modal besar bagi kita untuk mengembangkan ekonomi digital di Indonesia,” katanya

Sementara menurut Ketua Umum Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) Muhammad Arif Angga tegaskan bahwa kemajuan industri digital di Indonesia tidak bisa dilepaskan dari peran besar internet dan jaringa,

Karena menurutnya kehadiran infrastruktur jaringan yang kuat dan merata merupakan kunci tama dalam keberhasilan transformasi digital Indonesia.

“Baru-baru ini, kita menemukan satu istilah baru yang rasanya cukup relevan. Kalau dulu waktu kita kecil, kita mengenal istilah Sandang, Pangan, Papan. Sekarang kita harus menambahkan satu lagi Jaringan,” katanya di tempat yang sama.

Muhammad Arif Angga juga tambahkan bahwa tanpa jaringan maka semua teknologi canggih dan aplikasi digital tidak akan bisa berjalan.

Muhammad Arif Angga mengakui bahwa tanpa industri internet atau infrastruktur jaringan yang kuat, maka seluruh agenda digitalisasi yang dicanangkan pemerintah tidak akan bisa terlaksana dengan sangat baik.

"Kalau mengutip hasil survei tahun 2024, pengguna internet sudah mencapai 79,2 persen. Tahun ini saya rasa pertumbuhannya tidak signifikan. Perkiraan kita mungkin menembus 80 persen atau 81 persen," ucap dia.

Walau angka pengguna internet tersebut menunjukkan penetrasi yang tinggi, Muhammad Arif Angga tekankan bahwa pemerataan infrastruktur digital menjadi menjadi pekerjaan rumah dan tantangan utama saat ini.

"Hampir seluruh wilayah Indonesia sudah terkoneksi internet. Tapi, yang menjadi masalah adalah infrastrukturnya belum merata," tambahnya.

Menrut Muhammad Arif Angga, Indonesia belum memiliki peta jalan atau roadmap digitalisasi yang sangat jelas.

Dirinya juga tekankan pentingnya kolaborasi lintas sectoral antara pemerintah, swasta dan pelaku industri digital dalam menyusun peta jalan yang terpadu.

Muhammad Arif Angga juga soroti banyaknya penyelenggara internet yang semakin bertambah, namun dirinya menyayangkan bahwa pertumbuhan penyelenggara internet tidak dibarengi dengan penyebaran infrastruktur yang juga merata.

“Sayangnya, infrastruktur kita ini bukan melebar atau meluas, tapi justru menumpuk. Di jalan-jalan, kita lihat semrawutnya kabel dan jaringan, karena kita bergerak terlalu cepat tanpa ada arahan. Akibatnya, investasi yang masuk pun jadi tidak efisien,” tambahnya.

Muhammad Arif Angga juga tekankan adanya penataan ulang sebelum perizinan baru yang terus dibuka oleh pemerintah atau moratorium

“Kita sebenarnya pengen stop dulu, bukan permanen, tapi kita harus tahu arahnya mau ke mana. Kalau terus-menerus buka izin tapi gak dibarengi dengan perbaikan regulasi, ini seperti kejar-kejaran yang gak selesai,” ungkapnya.

Muhammad Arif Angga juga ingatkan bahwa tantangan bukan hanya konektivitas namun juga kualitas layanan kepada pengguna.

 “Kita ingin Indonesia terkoneksi 100 persen, tapi bukan sekadar terkoneksi, kualitasnya juga harus baik. Tapi kalau semua pemain jual harga sampai ke titik nyaris rugi, bagaimana mereka bisa investasi? Akhirnya kualitas yang jadi korban,” ujarnya.

Karena itulah, Muhammad Arif Angga katakan bahwa transformasi digital tidak akan berjalan kalau jaringan tidak mumpuni dan operator tidak memiliki dana untuk berkembang.

Karena menurutnya hal ini butuh diskusi lintas sectoral yang serius dalam memperbaiki ini semua, sebab industri digital terlalu penting untuk dibiarkan berjalan sendiri tanpa arah. ***