"Seluruh perwakilan rakyat dan pejabat yang mendapatkan amanah rakyat perlu memperbaiki tata kelola hukum dan institusi kita agar mengembalikan amanah Konstitusi Indonesia sebagai negara hukum," lanjut mereka.

Pernyataan sikap mahasiswa dan mahasiswi Indonesia di Canberra ini keluar usai terjadi demo secara serentakdi berbagai wilayah di Indonesia yang merupakan bagian dari gerakan peringatan darurat yang tengah viral di media sossial.

Demo ini tak terhindarkan usai DPR RI berakrobatik politik untuk mengesahkan revisi RUU Pilkada dan abaaikan amar putusan MK mengenai syarat pemilihan kepalad daerah.

Baca Juga: Berikut Ini Isi Pidato Presiden Joko Widodo Mengenai RUU APBN 2025 dan Nota Keuangan RI

DPR RI awalnya dijadwalkan menggelar rapat parupuran untuk mengesahkan RUU Pilkada ini pada Kamis 22 Agustus 2024  namun di hari yang sama demo besar besaran pun tak terelakkan.

Bahkan pengesahan RUU Pilkada pun tertunda karena paripurna hanya dihadir 89 anggota dewan dari 500 lebih anggota dewan terpilih.

Hingga pada akhirnya Wakil Ketua DPR RI Sufim Dasco Ahmad menyatakan parlemen membatalkan pengesahan revisi RUU Pilkada dan akan patuh pada putusan MK.

Baca Juga: Presiden Joko Widodo Dianugerahi Tanda Kehormatan oleh Presiden Palestina, Mahmoud Abbas

Namun warga dan para demonstaran sudah tidak percaya kepada langkah DPR RI dan tetap ingin mengawai penetapan putusan MK hingga masa pendaftaran Pilkada pada 27 Agustus 2024 mendatang. ***