SPORTYABC.COM – Di tengah mulai berlakunya kebijakan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi yang kirimkan siswa nakal ke barak untuk dilakukan pembinaan membuat Menteri HAM Natalius Pigai.

Natalius Pigai menilai kebijakan yang dilakukan oleh Dedi Mulyadi tidak melanggar Hak Asasi Manusia atau HAM.

Baca Juga: Pesta Olahraga Masyarakat 2023 akan diselenggarakan di Jawa Barat pada bulan Juli

"Kebijakan Gubernur Jawa Barat yang mau mendidik anak-anak nakal di barak tentara dalam perspektif HAM saya tegaskan tidak melanggar HAM karena kalau itu tidak dilakukan yang disebut corporal punishment," ujar Pigai di Kantornya, Jakarta, Selasa 6 Mei 2025.

Natalius Pigai jelaskan bahwa corporal punishment adalah sebuah hukuman fisik yang selama ini sudah berlangsung di mana pendidik menghukum siswa bertentanngan dengan prinsip seperti mencubit dan memukul

"Di Jawa Barat itu bukan corporal punishment tapi mereka mau dididik mental, karakter, disiplin, dan tanggung jawab. Kalau pendidikan yang berorientasi pada pembentukan disiplin, pembentukan mental, pembentukan karakter, dan pembentukan tanggung jawab, maka tidak melanggar HAM dan kami mendukung pemerintah Jawa Barat itu," ungkap mantan Komisioner Komnas HAM ini.

Baca Juga: PON XXI Aceh-Sumut 2024: Kalahkan Kalimantan Selatan, Jawa Barat Tatap Final

Natalius Pigai juga tambahkan apabila implementasi di Jawa Barat berhasil, dia akan meminta Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah untuk membuat peraturan supaya bisa berlangsung massif di banyak tempat.

"Kalau bagus, tetapi kita semua mendorong supaya mereka yang akan dididik, sistem pendidikannya terkontrol supaya tidak menabrak nila-nilai HAM, tidak bertentangan dengan HAM," ungkap Pigai.

"Karena ini idenya bagus untuk ke depan. Kita kan 10 tahun ke depan itu 2025-2035 itu kita harus go internasional, targetnya negara ya. Tahun ini untuk dalam rangka 10 tahun ini, kita mempersiapkan transformasi, termasuk juga menyiapkan SDM," ujarnya.

Baca Juga: Militer Israel Bakar Rumah Sakit Indonesia di Gaza

Seperti diketahui kebijakan dari Dedi Mulyadi tersebut menuai pro dan kontra di kalangan para pimpinan lembaga.

Seperti Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro yang menilai mengirim siswa nakal ke barak militer tidak tepat.

Komnas HAM menilai TNI tidak memiliki kewenangan untuk melakukan civic education atau pendidikan kewarganegaraan terhadap siswa.

Baca Juga: Pasar Malam Jawa Barat Sambut Kemenangan Dedi Mulyadi

"Sebetulnya itu bukan kewenangan TNI untuk melakukan edukasi-edukasi civic education. Mungkin perlu ditinjau kembali, rencana itu maksudnya apa," tutur Atnike saat ditemui wartawan di kantor Komnas HAM, Jakarta Pusat, Jumat 2 Mei 2025.

"Itu proses di luar hukum kalau tidak berdasarkan hukum pidana bagi anak di bawah umur," ujarnya menambahkan.

Hal serupa diungkap oleh anggota Komisi X DPR Bonnie Triyana yang menilai tidak semua masalah bisa diselesaikan dengan cara acara militeristik. Menurut dirinya, rencana itu perlu dikaji lebih matang sebelum diimplementasikan di masyarakat.

Baca Juga: Satrio Arismunandar dalam Diskusi SATUPENA, Brain Rot Bikin Anak dan Siswa Sulit Konsentrasi Dalam Waktu Lama

"Tidak semua problem harus diselesaikan oleh tentara, termasuk persoalan siswa bermasalah," kata Bonnie dalam keterangannya, Rabu 30 April 2025

Lain lagi dengan LSM yang fokus pada isu HAM yaitu Imparsial berpendapat pelibatan TNI dalam membina siswa nakal merupakan keputusan tidak tepat di tengah kritik tajam terhadap institusi TNI akibat perilaku kekerasan prajurti di ranah sipil

Karena berdasarkan catatan imparsial terdapat sejumlah kasus kekerasan anggota TNI kepada masyarakat sipil

Baca Juga: Gempa Myanmar: Korban Tewas Melonjak, Junta Militer Minta Bantuan Internasional

Dimulai kasus penyerangan kampung dan pembunuhan seorang warga sipil pada November 2024 di Deli Serdang.  Kemudian pembunuhan bos rental pada Januari 2025 di wilayah Tangerang.

Selain itu ada kasus Sabung Ayam yang akibatkan terbunuhnya 3 anggota Polri pada bulan Maret 2025 di Lampung dan yang terbaru kasus pembunuhan pewarta perempuan oleh anggota TNI AL pada Maret 2025 di Banjarbaru, Kalimantan.

"Mengakarnya kultur kekerasan di tubuh TNI jelas-jelas menunjukkan bahwa kebijakan yang akan diambil oleh Dedi Mulyadi tidak hanya keliru tetapi juga berbahaya," kata Direktur Imparsial Ardi Manto Adiputra melalui keterangan tertulis, Rabu 30 April 2025 ***