Seperti Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro yang menilai mengirim siswa nakal ke barak militer tidak tepat.

Komnas HAM menilai TNI tidak memiliki kewenangan untuk melakukan civic education atau pendidikan kewarganegaraan terhadap siswa.

"Sebetulnya itu bukan kewenangan TNI untuk melakukan edukasi-edukasi civic education. Mungkin perlu ditinjau kembali, rencana itu maksudnya apa," tutur Atnike saat ditemui wartawan di kantor Komnas HAM, Jakarta Pusat, Jumat 2 Mei 2025.

Baca Juga: Pesta Olahraga Masyarakat 2023 akan diselenggarakan di Jawa Barat pada bulan Juli

"Itu proses di luar hukum kalau tidak berdasarkan hukum pidana bagi anak di bawah umur," ujarnya menambahkan.

Hal serupa diungkap oleh anggota Komisi X DPR Bonnie Triyana yang menilai tidak semua masalah bisa diselesaikan dengan cara acara militeristik. Menurut dirinya, rencana itu perlu dikaji lebih matang sebelum diimplementasikan di masyarakat.

"Tidak semua problem harus diselesaikan oleh tentara, termasuk persoalan siswa bermasalah," kata Bonnie dalam keterangannya, Rabu 30 April 2025

Baca Juga: PON XXI Aceh-Sumut 2024: Kalahkan Kalimantan Selatan, Jawa Barat Tatap Final

Lain lagi dengan LSM yang fokus pada isu HAM yaitu Imparsial berpendapat pelibatan TNI dalam membina siswa nakal merupakan keputusan tidak tepat di tengah kritik tajam terhadap institusi TNI akibat perilaku kekerasan prajurti di ranah sipil

Karena berdasarkan catatan imparsial terdapat sejumlah kasus kekerasan anggota TNI kepada masyarakat sipil

Dimulai kasus penyerangan kampung dan pembunuhan seorang warga sipil pada November 2024 di Deli Serdang.  Kemudian pembunuhan bos rental pada Januari 2025 di wilayah Tangerang.

Baca Juga: Militer Israel Bakar Rumah Sakit Indonesia di Gaza

Selain itu ada kasus Sabung Ayam yang akibatkan terbunuhnya 3 anggota Polri pada bulan Maret 2025 di Lampung dan yang terbaru kasus pembunuhan pewarta perempuan oleh anggota TNI AL pada Maret 2025 di Banjarbaru, Kalimantan.