SPORTYABC.COM – Calon pimpinan KPK dari unsur Polri, Komjen Setyo Budiyanto menilai operasi tangkap tangan atau OTT masih perlu dilanjutkan dan dinilai penting dalam memberantas korupsi di Indonesia.

Pernyataaan ini disampaikan Setyo Budiyanto dalam uji kelayakan dan kepatutaan di Komisi III DPR, Komplek parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin 18 November 2024.

"Menurut kami OTT itu masih diperlukan, kenapa diperlukan? OTT adalah pintu masuk terhadap perkara-perkara yang diperlukan untuk bisa membuka perkara yang lebih besar," kata Setyo dalam paparannya.

Baca Juga: Pilpres Amerika Serikat 2024: Berikut Ini Profil Kamala Harris, Sang Calon Pengganti Joe Biden

Walau begitu, Setyo Budiyanto yang saat ini menjabat sebagai Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian ini membuka diri untuk membahas lebih jauh soal tersebut, dirinya ingin agar OTT ke depan harus lebih selektif dan menyasar kasus prioritas.

"Betul-betul selektif prioritas dalam rangka mengantisipasi hal-hal misalkan adanya praperadilan dan lain-lain, tapi betul-betul selektif," katanya.

"Dan ini diharapkan bisa membuka perkara yang bisa dikatakan nanti ya big fish lah, kira-kira seperti itu," imbuh Setyo.

Baca Juga: Inilah Daftar 10 Capim KPK, Johanis Tanak Masuk, Johan Budi Tereliminasi

Selain itu dirnya juga menyoroti keberadaan Kedeputian Pencegahan dan Monitoring KPK yang belum bekerja optimal saat ini.

Dengan melihat itu, jika terpilih menjadi pimpinan KPK, Setyo Budiyanto akan membuat deputi tersebut bekerja lebih baik daripada saat ini.

“Untuk pendampingan kami akan maksimalkan untuk tugas-tugas di korsub, maupun di kedeputian pencegahan dan monitoring. Ini yang sebetulnya tidak dilakukan oleh kedeputian pencegahan dan monitoring,” ujar Setyo 

Baca Juga: Bersama Wijaya Kusuma, Kreator Era AI akan Berdiskusi Mengenai Pemanfaatan AI dalam Proses Belajar Mengajar

Setyo Budiyanto mengaku tahu soal tersebut selama menjabat Irjen Kemetan sejak awal tahun 2024.

“Kami alami ini, jadi Kementerian Pertanian itu, begitu ada masalah kami minta dukungan, itu jawabannya adalah,’Itu bukan tugas kami,’” ujar dia. 

Situasi tersebut menurut Setyo Budiyanto membuat Kemtan seperti dipermalukan ketika menghadapai dugaan tidak pidana korupsi di kementeriannya.

Baca Juga: Bertemu Joe Biden di Gedung Putih, Komitmen Prabowo Subianto Perkuat Hubungan Indonesia – Amerika Serikat

Terlebih KPK terus mengeluarkan surat perintah penyidikan (sprindik),

“Jadi itu betul-betul merasakan seperti di-bully. Seperti dipermalukan, kami dihajar dengan berbagai kasus,” ucap dia. 

“Diterbitkan lagi dengan sprindik lain, disikat lagi dengan sprindik lain. Enggak habis-habis sampai hari ini,” kata Setyo Budiyanto

Baca Juga: Usai Tiongkok dan Jepang, Kini Joe Biden Menyatakan Mendukung Program Makan Bergizi Gratis

Dengan dasar itulah, Setyo Budiyanto tekankan, nantinya kedeputian Pencegahan dan Monitoring KPK akan benar benar melakukan pendampingan pada Kementerian Kementerian untuk mencegah potensi tindak pidana korupsi.

“Harapan kami, begitu ada masalah harusnya cukup sekali (sprindik) itu yang dulu kami lakukan pada saat ada kementerian (yang tersangkut pidana korupsi), saat kami direktur penyidikan, satu saja (sprindik dikeluarkan) setelah itu kami sampaikan kepada kementerian, komitmen untuk tidak terulang, untuk melakukan perbaikan,” tutur dia. 

Setyo Budiyanti sendiri bukanlah orang baru di lingkungan KPK, dirinya pernah tercatat menjabat sebagai coordinator Supervisi Penindakan aatu Korsupdak di Deputi Penindakan KPK.

Baca Juga: Catatan Denny JA: Retreat para Penulis untuk Kemerdekaan

Uji kelayakan dan kepatutan terhadap capim dan calon dewas KPK akan digelar secara marathon oleh Komisi III DPR hingga empat hari ke depan atau hingga Kamis 21 November 2024 mendatang.

Total ada 20 nama yang akan menjalani proses tersebut, masaing masing 10 calon pimpinan dan 10 calon dewan pengawas KPK.

Usai melakukan uji kelayakan dan kepatutan, Komisi III DPR akan menetapkan masing masing lima diantara keduanya, 

Ke 10 calon pimpinan dan dewan pengawas KPK yang terpilih akan dilantik untuk menggantiakn masa jabatan pimpinann dan pengawas KPK yang akan habis pada Desember 2024.

"Hari ini sampai hari Kamis malam Insya Allah kita dari pagi sampai jam 21.00 setiap hari akan seperti itu," kata Habib di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin 18 November 2024 ***