SPORTYABC.COM – Belum ada sebualan menjabat, Presiden Donald Trump memiliki rencana kontroversial yang akan mengambil alih dan memiliki Jalur Gaza.

Rencana kontroversial Donald Trump ini pun menuai penolakan banyak pihak, mulai dari Palestina, Saudi Arabia, PBB hingga negara sekutu Amerika Serikat 

Baca Juga: Lagi, Amerika Serikat Veto Resolusi DK PBB soal Gencatan Senjata di Gaza

Rencana kontroversial ini terlontarkan ketika berbicara dalam jumpa pewarta bersama PM Israel, Benjamin Netanyahu di Gedung Putih yang secara mengejutkan mencetuskan bahwa Amerika Serikat akan menguasai

Jalur Gaza dan mengembangkannya secara ekonomi, usai merelokasi warga Palestina yang berada di sana ke tempat baru.

Dalam pernyataannya, Donald Trump cetuskan kepemilikan jangka panjang oleh Amerika Serikat atas Jalur Gaza.

Baca Juga: Inilah Alasan Kenapa Amerika Serikat Terus Veto Resolusi DK PBB Desak Gencatan di Gaza

Bahkan Donald Trump sesumbar bahwa Amerika Serikat akan merataskan Jalur Gaza dan bersihkan bangunan yang hancur di wilayah tersebut dengan menciptakan pembagunan ekonomi dan ciptakan ribuan lapangan pekerjaan.

Bahkan Donald Trump klaim bahwa itu akan ‘sangat dibanggakan’ dan membawa stabilitas besar di Timur Tengah.

Terkait hal tersebut, Presiden Palestina Mahmoud Abbas sebagai dilansir dari Al Arabiya dan AFP pada Kamis 6 Februari 2025 dengan tegas menolak rencana Donald Trump dan tegaskan Palestina tidak akan melepaskan tanah, hak dan situs suci mereka.

Baca Juga:  Putin dan Netanyahu Ucapkan Selamat kepada Donald Trump

Ditegaskan kembali oleh Mahmoud Abbas bahwa Jalur Gaza merupakan bagian dari integral dari tanah negara Palestina bersama dengan Jerusalem Timur dan Tepi Barat.

Penolakan serupa juga disampaikan Hamas melalui salah satu pejabat seniornya, Sami A bu Zuhri yang mengecam rencana Donald Trump tersebut sebagai upaya mengusir warga Palestina dari tanah air mereka.

"Kami menganggapnya sebagai resep untuk menimbulkan kekacauan dan ketegangan di kawasan karena masyarakat Gaza tidak akan membiarkan rencana seperti itu terjadi," sebutnya.

Baca Juga: Donald Trump Tarik Keanggotaan Amerika Serikat dari WHO

Berikut ini beberapa negara dan organisasi internasional yang menolak rencana Donald Trump yang menjadikan Jalur Gaza asset Amerika Serikat.

Saudi Arabia

Saudi dengan tegas menolak upaya apa pun untuk mengusir warga Palestina dari tanah mereka, Riyadh pun tegaskan bahwa posisi mereka dalam mendukung Palestina tidak dapat dinegosiasikan.
Mesir

Baca Juga: Reaksi WHO Usai Trump Tarik Amerika Serikat dari Keanggotaan

Melalui Menlu Badr Abdelatty serukan rekonstruksi cepat Jalur Gaza tanpa harus mengusir warga Palestina dari wilayah tersebut, usai Donald Trum melontarkan usulan mengejutkan tersebut.

Dalam percakapan dengan PM Palestina Mohammed Mustfafa di Kairo, Abdelatty tekankan pentingnya melajutkan proyek pemulihan dini dengan laju yang dipercepat tanpa warga Palestina meninggalkan Jalur Gaza, terutama dengan komitmen mereka terhadap tanah mereka dan penolakan untuk meninggalkannya.

Turki

Baca Juga: Pemerintah Tolak Usulan Donald Trump Mengenai Relokasi Warga Gaza ke Indonesia

Menlu Turki Hakan Fidan menyebut rencana Trump untuk mengambil alih Gaza "tidak bisa diterima".

Indonesia

Pemerintah Indonesia melalui Kemlu menolak tegas upaya paksa merolaksi warga Palestina, penolakan ini disampaikan dalam keterangan yang diunggah di akun resmi X pada Rabu 5 Februari 2025.

"Indonesia dengan tegas menolak segala upaya untuk secara paksa merelokasi warga Palestina atau mengubah komposisi demografis Wilayah Pendudukan Palestina," kata Kemlu 

Malaysia

Penolakan serupa juga disampaikan negara serumpun, Malaysia melalui Kementerian Luar Negerinya menyebut rencana Donald Trump mengarah kepada ‘ pembersihan etnis’ dan melanggar hukum internasional.

"Malaysia sangat menentang usulan apa pun yang dapat mengarah pada pengusiran paksa atau perpindahan warga Palestina dari tahan air mereka. Tindakan tidak manusiawi semacam itu merupakan pembersihan etnis dan jelas merupakan pelanggaran terhadap hukum internasional dan resolusi PBB," demikian pernyataan Kementerian Luar Negeri Malaysia.

Liga Arab Sebut Rencana Trump Picu Ketidakstabilan

Liga Arab menolak rencana Donald Trump yang dinilai hanya akan memicu ketidakstabilan lebih lanjut di kawasan Timur Tengah.

Liga Arab juga tegaskan kembali bahwa penolakan terhadap rencan menggusur warga Palestina dari kawasan Jalur Gaza.

Organisasi yang beranggotakan 22 negara tersebut menyebutkan bahwa rencan tersebut merupakan ‘resep untuk ketidakstabilan’ dan menjadi ‘pelanggaran hukum internasional’

PBB: Rencana Trump Ambil Alih Gaza Sangat Mengejutkan
Komisioner tinggi PBB untuk pengungsi, Filippo Grandi mengaku terkejut dengan rencan Trump mengambil alih Gaza dengan menyebtukan rencan tersebut tidak jelas.
Sementara itu kepala badan HAM PBB, Volker Turk tegaskan bahwa mendeportasi orang dari wilayah penduduk itu dilarang keras.

Volker Turk juga tekankan soal ‘ hak untuk menentukan nasib sendiri’ yang dimiliki oleh warga Gaza yang disebut sebagai ‘prinsip dasar hukum internasional dan harus dilindungi oleh semua negara.

Inggris – Jerman Prancis Satu Suara Tolak Rencana Donald Trump

PM Inggris Keir Starmer berikan reaksi keras terhadap rencana Donald Trump dengan tegaskan bahwa warga Palestina harus diizinkan pulang ke Jalur Gaza. PM Keir Sarmer juga kembali tegaskan dukungannya terhadap pembentukan negara Palestina

"Mereka harus diizinkan pulang. Mereka harus diizinkan untuk membangun kembali, dan kita harus bersama mereka dalam membangun kembali menuju kepada solusi dua negara," tegas Starmer saat berbicara kepada parlemen Inggris.

Sementara itu dari Paris, negara mode ini menolak keras rencana pemindahan warga Palestina dari jalur Gaza.

Melalui Jubir Kemlu Prancis, Christophe Lemoine, sebut langkah semacam itu akan melanggar hukum internasional dan memicu ketidaktabilan kawasan.

Lemoine tegaskan bahwa masa depan Gaza harus dalam konteks negara Palestina di masa depan dan tidak boleh dikuasai oleh negara ketiga.

Dari Munich, Menlu Jerman Amalena Baerbock tegaskan Jalur Gaza merupakan ‘milik warga Palestina’ usai Donald Trump lontarkan rencana untuk mengambil alih wilayah Palestina tersebut.

"Penduduk sipil di Gaza tidak boleh diusir dan Gaza tidak boleh diduduki atau dihuni kembali secara permanen," tegas Baerbock

Tiongkok

Tiongkok menentang rencana pemindahan paksa terhadap warga Gaza dan berharap semua pihak berpegang teguh pada gencatan senjata serta pemerintahan pasca perang sebagai peluang membawa Palestina pada jalur penyelesaian politik yang benar berdasarkan solusi dua negara.

Rusia 

Melalui juru bicara Kremlin Dmitry Peskov menyatakan keyakinan bahwa penyelesaian konflik Timur Tengah hanya mungkin terjadi berdasarkan solusi dua negara.

Selain negara negara dan organisasi multilateral menolak keras, rencana Donald Trump mengambil alih Gaza juga menuai kritikan di dalam negeri terutama dari kalangan Partai Demokrat salah satunya dari Senator

Demokrat Chris Murphy yang menolak dan mengecam keras rencana Donald Trum sebagai rencana berbahaya.

"Dia benar-benar hilang akal. Invasi AS ke Gaza akan memicu pembantaian ribuan tentara AS dan perang selama puluhan tahun di Timur Tengah. Ini seperti lelucon yang buruk dan memuakkan," sebut Murphy.

Serupa dengan Chris Murphy, anggota DPR Amerika Serikat dari Partai Demokrat, Jake Auchincloss pun mengkritik rencana Donald Trump tersebut sebagai tindakan sembrono, tidak masuk akal dan didasari oleh motif politik. ***